Sebagai salah satu fakultas tertua di lingkungan Universitas Krisnadwipayana yang telah berkiprah sejak tahun 1952, Fakultas Hukum terus berupaya memperkuat tata kelola kelembagaan guna menjawab tantangan perkembangan pendidikan tinggi, kebutuhan masyarakat, serta dinamika penegakan hukum di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan struktur organisasi yang jelas, efektif, dan terintegrasi, sehingga setiap unsur organisasi memiliki peran, fungsi, serta tanggung jawab yang saling mendukung dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
Struktur organisasi Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana mencerminkan penerapan prinsip tata pamong yang baik (good faculty governance), yang berlandaskan pada asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Melalui pembagian tugas yang proporsional serta mekanisme koordinasi yang sistematis, fakultas mampu menjalankan fungsi akademik, administrasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu secara optimal.
Pada tingkat tertinggi, penyelenggaraan Fakultas Hukum dipimpin oleh Dekan sebagai pemimpin akademik dan administratif yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi seluruh kegiatan fakultas. Dalam menjalankan tugasnya, Dekan didukung oleh tiga Wakil Dekan yang memiliki bidang tugas strategis sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.
Wakil Dekan I bertanggung jawab dalam pengelolaan bidang akademik, pengembangan kurikulum, proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta peningkatan kualitas pendidikan. Wakil Dekan II mengoordinasikan pengelolaan sumber daya, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi umum guna mendukung efektivitas operasional fakultas. Sementara itu, Wakil Dekan III berperan dalam pembinaan kemahasiswaan, pengembangan minat dan bakat mahasiswa, alumni, serta penguatan jejaring kemitraan yang mendukung peningkatan daya saing lulusan.
Dalam proses pengambilan kebijakan strategis, pimpinan fakultas memperoleh pertimbangan akademik dari Senat Fakultas Hukum. Senat Fakultas berfungsi sebagai badan normatif yang memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi terkait pengembangan akademik serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan fakultas.
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana menyelenggarakan pendidikan hukum pada tiga jenjang pendidikan, yaitu Program Studi Sarjana (S1), Program Studi Magister (S2), dan Program Studi Doktor (S3). Ketiga program studi tersebut menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan fungsi pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu hukum.
Masing-masing program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, penyusunan dan pengembangan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, evaluasi capaian pembelajaran lulusan, pembimbingan mahasiswa, hingga pelaksanaan evaluasi diri program studi.
Pada Program Pascasarjana, Ketua Program Studi Magister dan Doktor didukung oleh Sekretaris Program Studi serta Kepala Urusan Program yang berperan dalam pengelolaan administrasi akademik, pelayanan mahasiswa, dan koordinasi kegiatan pendidikan. Dukungan tenaga kependidikan pada unit ini memastikan seluruh layanan akademik dapat terlaksana secara tertib, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.
Salah satu unsur strategis dalam struktur organisasi Fakultas Hukum adalah Unit Penjaminan Mutu (UPM). Keberadaan UPM menunjukkan komitmen fakultas dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten dan berkelanjutan.
UPM bertugas mengoordinasikan pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap standar pendidikan tinggi yang berlaku di lingkungan fakultas. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), penyusunan laporan mutu, serta tindak lanjut hasil evaluasi, UPM memastikan bahwa setiap proses akademik dan non-akademik berjalan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.
Selain itu, UPM juga berperan dalam membangun kesadaran seluruh sivitas akademika terhadap pentingnya budaya mutu sebagai fondasi utama peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Dengan demikian, mutu tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan dokumen administratif, melainkan menjadi bagian dari budaya kerja yang melekat dalam setiap aktivitas fakultas.
Dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum didukung oleh berbagai unit strategis yang memiliki fungsi spesifik dan saling melengkapi.
Pusat Kajian Hukum dan Konstitusi menjadi wadah pengembangan pemikiran kritis serta kajian ilmiah terhadap berbagai isu hukum dan ketatanegaraan yang berkembang di masyarakat. Unit ini berkontribusi dalam menghasilkan rekomendasi akademik, naskah ilmiah, serta gagasan konstruktif bagi pembangunan hukum nasional.
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P2M) berperan dalam mengoordinasikan kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi keilmuan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lembaga Klinik Hukum Bantuan Hukum (LKHB) menjadi sarana pembelajaran praktik hukum sekaligus wujud kepedulian sosial fakultas melalui pemberian konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui LKHB, mahasiswa memperoleh pengalaman empiris dalam memahami permasalahan hukum secara langsung dengan tetap menjunjung tinggi etika profesi hukum.
Unit Kerjasama, Publikasi, dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mendukung pengembangan jejaring kemitraan, peningkatan publikasi ilmiah, serta perlindungan terhadap karya intelektual sivitas akademika. Peran unit ini menjadi semakin penting dalam mendorong internasionalisasi dan peningkatan reputasi akademik fakultas.
Sementara itu, Perpustakaan Fakultas menyediakan berbagai sumber belajar, literatur hukum, dan referensi ilmiah yang menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengembangan keilmuan.
Penguatan kompetensi akademik dosen diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Keahlian yang terdiri atas Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Bisnis, dan Hukum Internasional.
Kelompok Keahlian berfungsi sebagai forum akademik dalam pengembangan kepakaran dosen, penyusunan bahan ajar, pengembangan kurikulum berbasis keilmuan, pelaksanaan penelitian sesuai bidang keahlian, serta penguatan publikasi ilmiah.
Keberadaan kelompok keahlian juga mendukung pembentukan atmosfer akademik yang kondusif serta memastikan bahwa proses pembelajaran selalu mengikuti perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan masyarakat. Bidang-bidang tersebut sejalan dengan kekhususan hukum yang dikembangkan oleh Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.
Untuk mendukung kelancaran operasional fakultas, Kepala Bagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan layanan administrasi melalui beberapa subbagian yang memiliki fungsi berbeda namun saling terintegrasi.
Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab terhadap administrasi akademik mahasiswa, evaluasi akademik, serta pengelolaan data kemahasiswaan dan alumni.
Sub Bagian Perkuliahan dan Ujian mengelola penyusunan jadwal perkuliahan, pelaksanaan ujian, pengelolaan ruang kuliah, serta berbagai kebutuhan teknis pembelajaran.
Sub Bagian Keuangan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertugas dalam pengelolaan administrasi umum, rumah tangga fakultas, layanan teknologi informasi dan komputer, pengelolaan perpustakaan, serta administrasi sumber daya manusia.
Dukungan tenaga kependidikan pada setiap unit tersebut merupakan faktor penting dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional bagi seluruh sivitas akademika.
Struktur organisasi Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana bukan sekadar bagan hubungan kerja, melainkan representasi komitmen kelembagaan dalam membangun sistem pendidikan hukum yang berkualitas. Sinergi antara unsur pimpinan, program studi, unit penjaminan mutu, pusat kajian, unit pendukung Tridharma, kelompok keahlian, serta tenaga kependidikan menjadi modal utama dalam mewujudkan tata kelola yang sehat dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi seluruh unsur organisasi, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana terus berupaya menghasilkan lulusan yang unggul dalam penguasaan ilmu hukum, memiliki integritas moral, menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mampu berkontribusi secara profesional dalam pembangunan hukum nasional maupun di tingkat global.
oleh : Muhammad Nasruddin, S.H., M.H.
